Badan Pengkajian MPR memandang bahwa kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai legitimasi elektoral lima tahunan
Sistem Demokrasi Pancasila Menghadirkan Persatuan dan Kesejahteraan
LaNyalla juga mendorong elemen-elemen rakyat melakukan gugatan atas aturan presidential threshold yang nyata-nyatamerugikan.
Penyempurnaan terhadap Konstitusi sebuah negara sewajarnya dilakukan secara norma hukum, dengan Adendum. Tanpa mengubah pilihan sistem tata negara negara tersebut.
